Memaknai Ekonomi Tiwul

by A Rahman

OLEH SAIFUR ROHMAN

Sabtu, 8 Januari 2011 | 03:17 WIB

Enam anak pasangan Jamhamid (45) dan Siti Sunayah (41), warga Jepara, Jateng, tewas setelah sarapan tiwul pada Jumat (31/12/2010) pagi. Anak-anak mereka meninggal pada Sabtu dan Minggu.

Karena pendapatan kepala keluarga yang bekerja di Semarang itu tak cukup untuk membeli beras, keluarga tersebut makan tiwul, bahan makanan dari parutan ketela pohon sebagai pengganti nasi.

Pada bulan yang sama, Chairul Tanjung dari Komite Ekonomi Nasional (KEN) memaparkan pembangunan ekonomi Indonesia 2014 dalam diskusi panel di Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Isu yang diangkat adalah ”Ekonomi Riil Indonesia Saat Ini dan Penyiapannya ke Depan”. Dia optimistis pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat kondusif untuk pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penambahan lapangan kerja. Optimisme ini merupakan simulasi ekonomi makro yang didukung oleh angka-angka statistik pada masa kini yang menggembirakan.

Marilah membandingkan makna angka statistik yang dijadikan pijakan optimisme pembangunan ekonomi dan kejadian memilukan itu sebagai fakta tak terelakkan. Dua peristiwa di atas sama-sama terjadi pada pengujung 2010 sehingga memiliki peluang yang sama memberikan tanda-tanda bagi langkah kita pada 2011.

Perbandingan itu akan mempertajam pemilahan fakta dan fiksi dalam strategi pembangunan Indonesia karena kualitas manusia Indonesia masa depan tidak bisa mengabaikan fakta-fakta yang berkembang hari ini.

KEN bertitik tolak dari relevansi perkembangan ekonomi Eropa yang mengalami depresi selama tahun 2010 terhadap kondisi Indonesia.

Fakta-fakta yang didapat menunjukkan bahwa ambruknya sistem ekonomi Eropa tidak membawa pengaruh banyak terhadap pembangunan ekonomi kita. Hal itu karena sistem perekonomian kita sedang mengalami penguatan signifikan.

Penguatan itu ditunjukkan oleh laporan IMF untuk proyeksi Oktober 2014. Indonesia ditempatkan sebagai negara tercepat dalam pertumbuhan PDB nominal, yakni 12,8 persen. Ini mengalahkan Rusia 12,5 persen, China 12,3 persen, India 11,8 persen, Brasil 11,8 persen, Turki 9,0 persen, Korsel 8,7 persen, Jepang 4,3 persen, dan AS 4,2 persen.

Berdasarkan pendapatan per kapita 2.880 dollar AS pada 2010, dapat diproyeksikan, pada 2014 tingkat pengangguran akan menurun dari 7,3 persen pada 2010 menjadi 5,0 persen pada 2014. Rata-rata penurunan per tahun 0,17 persen. Karena pengangguran menurun, jumlah kemiskinan juga turut turun. Secara rata-rata per tahun adalah 1,23 persen, yakni dari 2,9 persen pada 2010 menjadi 8,0 persen pada 2014.

Angka-angka itu menunjukkan penurunan kemiskinan akan lebih tinggi ketimbang penurunan angka pengangguran. Ini karena tingkat pengangguran diproyeksikan pada 2014 hanya 5 persen. Proyeksi di atas berada dalam kondisi dan aturan bahwa tingkat pertumbuhan sekitar 6 persen per tahun dan inflasi pada kisaran angka 5 persen. Angka-angka di atas memberikan ilustrasi keberhasilan strategi perekonomian masa kini dan akan terus dipertahankan hingga empat tahun ke depan. Angka ini akan stabil sejauh kinerja pemerintah stabil, katanya.

Falsifikasi

Faktanya, berdasarkan jajak pendapat Kompas (18 Oktober 2010), kinerja pemerintah terus mengalami penurunan di bidang politik, keamanan, dan hukum dalam 12 bulan terakhir. Reformasi birokrasi jalan di tempat sehingga tingkat kesejahteraan turun 5 persen dalam setahun. Reformasi bidang hukum turun 10 persen, politik dan keamanan turun 20 persen.

Rata-rata angka penurunan berada di bawah kinerja pemerintahan SBY periode pertama. Jelasnya, dalam kurun satu tahun apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah mengalami tren penurunan. Artinya, modus-modus pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan angka pertumbuhan nyatanya tidak meningkatkan kesejahteraan sosial. Tak aneh jika publik melihat kesejahteraan sosial selama setahun terakhir terus merosot.

Jika triwulan I-2010 kesejahteraan sosial dipersepsikan pada angka 45 persen, pada akhir tahun telah merosot di bawah angka 35 persen. Data ini tentu saja berkebalikan dengan proyeksi yang telah dibuat oleh tim ekonomi Indonesia.

Visinya sukar dipahami apabila diproyeksikan dengan peristiwa tiwul. Enam anak yang tewas akibat makan tiwul adalah Amin (3), Kusriyanto (5), Saidatul Kusniah (8), Hisyam Ali (13), Faridatun Solehah (15), dan Lutfiana (21). Jika melihat selang umur masing-masing 2-6 tahun, rata-rata keluarga itu melahirkan anak setiap 3,5 tahun dalam 20 tahun terakhir. Selama itu pula mereka menyambut kedatangan putra-putri mereka dengan kondisi ekonomi serba berkekurangan.

Anak-anak mereka tak memperoleh standar asupan gizi cukup, akses pendidikan rendah, dan tak punya jaminan kesehatan memadai. Karena itu, jadi tak relevan manakala pelajaran dari kasus itu adalah penyelesaian secara parsial. Pemerintah daerah menyatakan, musibah terjadi akibat pengolahan bahan makanan yang salah sehingga yang diupayakan adalah menggalakkan penyuluhan.

Pemerintah abai

Persoalan itu bukanlah sekadar kasus karena ini lebih tepat disebut sebagai masalah yang tak pernah disentuh pemerintah. Pemerintah hanya mengandalkan generalisasi tanpa membangun kepekaan sosial. Kepercayaan berlebihan terhadap angka-angka statistik mengakibatkan lemahnya pemahaman terhadap unsur-unsur dasar kemanusiaan kita.

Justru di dalam statistik, tewasnya enam bersaudara itu bagian dari penyimpangan. Kaidah dalam ilmu statistik, ketika data yang muncul menyimpang, data itu dianggap tak relevan dengan hipotesis. Akibatnya, data tak dimasukkan dalam uji homogenitas sehingga bisa dibatalkan.

Demikian pula dalam ilmu sosial, peristiwa tiwul merupakan kasus yang tidak merepresentasikan fenomena yang sedang berjalan. Penanganan kasus harus memanfaatkan parameter berbeda. Analisis statistiknya adalah nonparametrik.

Thomas Kuhn (1984) menunjukkan pentingnya memahami kasus dalam lahirnya perspektif baru. Kasus bukanlah data yang menyimpang karena kasus membentuk homogenitas baru. Kasus juga bukan di luar representasi fenomena sosial, melainkan mengerumun jadi fenomena tersendiri sebagai deduksi dari dalil ”perkecualian membentuk hukumnya sendiri”.

Walhasil, ketika kasus menjadi homogenitas baru, tidak sulit kiranya menyatakan bahwa keluarga miskin yang menetap di pedesaan tidak jadi bagian dari peta kenaikan indeks pembangunan manusia Indonesia. Mereka adalah warga negara yang tak terbaca dalam strategi perekonomian Indonesia.

Hidup mereka di luar hiruk pikuk pembangunan Indonesia yang mengatasnamakan optimisme terhadap peningkatan indikator-indikator ekonomi makro. Pembangunan yang tak berpihak membuat kaum miskin tak pernah tersentuh perbaikan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan karena sistem pembangunan yang ada memang tak memikirkannya.

SAIFUR ROHMAN Peneliti Filsafat, Tinggal di Semarang

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s