Ahmadiyah, Batu Ujian Pemerintahan Konstitusional

by A Rahman

Oleh :  Adnan Buyung Nasution

“Pemerintah pusat cq Presiden, cq Mendagri perlu mengoreksi tindakan pemerintah daerah yang telah mengambil wewenang pemerintah pusat dalam bentuk pelarangan aktivitas jemaat Ahmadiyah. Menteri Dalam Negeri juga perlu melakukan koreksi terhadap Surat Mendagri No 450/3457/Sj tertanggal 24 Agustus 2010, bahwa esensi dari SKB 3 menteri ialah untuk melindungi dan menjamin kebebasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama

dan keyakinannya.’’

Di sejumlah wilayah di Tanah Air tiba-tiba bermunculan peraturan daerah (perda) atau keputusan kepala daerah yang melarang Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) melakukan aktivitas keagamaan dan sosial lainnya. Ini sebuah kesalahan besar. Letak kesalahannya pada pemerintah pusat sendiri cq Menteri Dalam Negeri dalam memahami esensi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 3/2008 tanggal 9 Juni 2008. Pada surat Mendagri Nomor 450/3457/ SJ tertanggal 24 Agustus 2010 butir 1, disebutkan bahwa esensi dari SKB ialah pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan, baik oleh penganut dan anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia maupun masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan.

Tidak dilarang

Sesungguhnya intisari dari SKB ialah di satu pihak mengakui dan melindungi eksistensi jemaat Ahmadiyah di seluruh Indonesia, namun di lain pihak SKB tersebut mengatur agar dalam menjalankan aktivitasnya, jemaat Ahmadiyah tidak melakukan kegiatan di luar lingkungannya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

SKB sama sekali tidak melarang ataupun menghalang jemaat Ahmadiyah untuk memeluk agama Islam dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

Pembatasan terhadap jemaat Ahmadiyah hanyalah mengenai penyebaran paham atau ajaran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu pengakuan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam butir 2 SKB dimaksud, yaitu: ‘Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW.’

Dengan demikian, tidak ada larangan sedikit pun kepada warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk melaksanakan rutinitas ibadah keagamaan dan aktivitas sosial lainnya, selama tidak ada penyebaran paham kenabian setelah Nabi Muhammad SAW.

Andaikata pun ada anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang dianggap melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya, hal itu harus dibuktikan melalui proses hukum, dan karenanya tidak bisa ditafsirkan atau dihakimi sepihak oleh siapa pun, termasuk pemerintah pusat ataupun daerah.

Lahirnya SKB

Untuk meluruskan pemahaman SKB 3 menteri tersebut, perlu dijelaskan sejarah lahirnya SKB bersangkutan. Pada awalnya memang pemerintah berencana menerbitkan SKB 3 menteri (akhir April 2008) yang bertujuan melarang keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Namun, sebagai anggota Wantimpres Bidang Hukum pada waktu itu, saya memberikan masukan kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono bahwa rencana SKB seperti itu merupakan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi karena melanggar prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis atau pemerintahan yang konstitusional.

Atas masukan tersebut, presiden setuju dan memberikan respons positif dengan meminta saya menyampaikan sikap tersebut kepada 3 menteri yang terkait, yaitu Mendagri, Jaksa Agung, dan Menteri Agama. Sebagai tindak lanjut, pada 6 Mei 2008 Mensesneg Hatta Radjasa mengundang saya dan 3 menteri terkait, yaitu Mendagri Mardianto, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Menteri Agama Maftuh Basuni di kantor Sekretariat Negara untuk membahas sikap pemerintah terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, masukan saya yang sudah disetujui Presiden diterima ketiga menteri. Maka, disepakatilah untuk membentuk tim kecil untuk merumuskan draf SKB dimaksud.

Kemudian diadakan rapat bersama pembahasan perumusan SKB yang dihadiri perwakilan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, dan kepolisian, juga sekretaris anggota Wantimpres Bidang Hukum. Pertemuan tersebut berhasil mengubah dan mem- perbaiki rancangan SKB yang semula mau melarang dan membubarkan Ahmadiyah menjadi pembatasan kegiatan dan aktivitas Ahmadiyah sepanjang mengenai penyebaran paham kenabian setelah Nabi Muhammad SAW, dan larangan untuk melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap jemaat Ahmadiyah.

Dengan demikian, adanya berbagai perda dan keputusan pemerintah daerah yang melarang aktivitas keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam segala bentuknya jelas merupakan pengingkaran dan pelanggaran terhadap SKB 3 menteri yang bersangkutan. Bahkan, lebih dari itu merupakan pelanggaran konstitusional terhadap jaminan hak beragama menurut Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan hak beragama adalah salah satu ‘…. hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun atau non-derogable rights.’

Di samping itu, sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 huruf f UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan agama merupakan urusan pemerintah pusat yang tidak dilimpahkan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati tidak berwenang mengurus urusan agama, termasuk melarang kegiatan Ahmadiyah dalam bentuk apa pun di daerah masing-masing.

Apalagi Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak asasi manusia, yakni setiap orang: bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (Pasal 28E UUD 1945); berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat 2 UUD 1945); berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D UUD 1945); berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H UUD 1945); berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif (Pasal 28I ayat 2 UUD 1945).

Semua hak asasi tersebut berlaku bagi semua warga negara, tidak terkecuali bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) dalam keadaan apa pun (Pasal 28I UUD 1945). Perlu disadari bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Negara hukum

Dalam kaitan ini, perlu dipahami secara benar makna pemerintahan yang konstitusional (constitutional government) atau negara hukum yang demokratis sebagaimana dianut negara kita.

Pemerintahan yang konstitusional wajib menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum yang berlaku, yakni hukum yang tertinggi adalah konstitusi UUD 1945.

Mengingat sistem pemerintahan yang kita jalankan adalah sistem presidensial, maka menjadi kewajiban presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan menurut hukum.

Sebelum memangku jabatannya, presiden pun sudah bersumpah menurut agamanya, antara lain, “… akan memenuhi kewajiban Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah pusat cq Presiden, cq Mendagri perlu mengoreksi tindakan pemerintah daerah yang telah mengambil wewenang pemerintah pusat dalam bentuk pelarangan aktivitas jemaat Ahmadiyah. Menteri Dalam Negeri juga perlu melakukan koreksi terhadap Surat Mendagri No 450/3457/Sj tertanggal 24 Agustus 2010, bahwa esensi dari SKB 3 menteri ialah untuk melindungi dan menjamin ke- bebasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

SENIN, 14 MARET 2011 | MEDIA INDONESIA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s