Pelajaran Moral dari Kasus PKS

by A Rahman

Asep Purnama Bahtiar

Pemberitaan aib Partai Keadilan Sejahtera minggu-minggu ini, khususnya di berbagai media massa nasional, semakin mencuatkan titik-titik terang dari sekian masalah yang sebelumnya dianggap sekadar isu dan gosip di kalangan tertentu saja. Majalah berita mingguan Tempo, misalnya, dalam dua edisi berturut-turut mengulas dan mengungkap kasus-kasus yang terjadi di PKS sebagai laporan utamanya: “Main Daging Pentolan PKS” (Tempo edisi 14-20 Maret 2011); dan “Partai Keadilan Terbelah” dengan subtajuk “Benarkah petinggi PKS menggelapkan dana dari Adang Daradjatun?” (Tempo edisi 28 Maret-3 April 2011).

Kabar tak sedap itu dicuatkan oleh Yusuf Supendi, salah seorang deklarator PKS (waktu itu masih bernama Partai Keadilan) dan pernah menjadi elite berpengaruh di tubuh partai yang tak sungkan menebar citra sebagai partai dakwah. Tidak tanggung-tanggung, empat tokoh PKS dibongkar mantan Wakil Ketua Dewan Syariah dan anggota Majelis Syura Dewan Pimpinan Pusat PKS (2000-2005) ini, yaitu Hilmi Aminuddin (Ketua Majelis Syura), Luthfi Hasan Ishaaq (Presiden PKS), Anis Matta (Sekretaris Jenderal), dan Fahri Hamzah. Pokok masalah berkaitan dengan sumbangan dana Pemilihan Umum 1999 yang diterima PKS, 94 persen berasal dari Timur Tengah; sumber dana gelap pada Pemilu 2004; dan penggelapan dana “mahar” dari salah seorang kandidat gubernur pemilihan kepala daerah DKI 2007.

Rekam jejak PKS

Berita-berita buruk itu bagi sebagian kalangan bisa jadi mengejutkan, khususnya bagi kader dan anggota PKS yang setia buta. Tapi tidak bagi kalangan lainnya, terutama yang selama ini mencermati sepak terjang dan gerak-gerik politik partai yang suka mengklaim jujur dan bersih ini. Rumor dan informasi miring tentang perilaku politik PKS yang pada mulanya terkesan samar–berkat laporan Yusuf Supendi–akhirnya terpublikasikan juga belangnya dengan gamblang.

Selama ini, PKS dikenal publik termasuk pintar memoles diri dengan politik pencitraannya. Hatta ambisinya menjadi partai terbuka demi kepentingan politik dan kekuasaan dilakukan PKS seolah tanpa beban, seperti yang mengemuka pada musyawarah nasionalnya yang ke-2 pada Juni 2010. Dari perspektif politik, perubahan sikap dan klaim PKS sebagai partai terbuka itu bisa dianggap wajar. Namanya juga partai politik, apa saja bisa berubah dan berganti haluan demi tujuan dan kepentingan politiknya. Karena itu pula, melihat kasus yang terjadi di PKS sekarang ini akan kehilangan perspektifnya jika mengabaikan rekam jejaknya selama ini.

PKS, bahkan sejak masih bernama PK, ternyata bukan hanya bergerak sebagai partai politik, tapi juga melakukan aktivitas dakwah yang mencederai Ormas Islam, seperti Muhammadiyah, Persis, dan Nahdlatul Ulama. Apa yang dilakukan PKS sebagai partai berideologi Islam ini berbeda dengan partai-partai Islam lainnya, misalnya Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang yang tidak melakukan aktivitas dakwah, sehingga tidak menimbulkan benturan ideologis dengan Ormas Islam.

PKS punya banyak masalah dengan Ormas Islam karena praktek dakwahnya yang interventif dan invasionis. Karena itu, rekam jejak PKS di mata Ormas Islam sebetulnya meninggalkan kesan yang buruk. Tiga tahun yang lalu sebuah media massa nasional memuat tulisan Tifatul Sembiring (waktu itu Presiden PKS) “Bisakah Umat Bersatu” (Republika, 26 Desember 2008). Dalam tulisannya itu, antara lain, Tifatul menyatakan, “Tak ada ghil secuil pun dari kami terhadap NU dan Muhammadiyah. Kami tidak memiliki rencana negatif apa pun terhadap saudara-saudara kami, NU dan Muhammadiyah.” Kalimat ini paling tidak bisa dipahami dalam dua hal.

Pertama, semacam pengakuan samar-samar atas sikap dan tindakan PKS yang merugikan NU dan Muhammadiyah selama ini, sehingga memaksanya menyatakan bahwa tidak ada kebencian dan niat buruk terhadap kedua ormas itu. Kedua, sebagai apologi atau helah atas tindakan (oknum-oknum) PKS yang tidak patut terhadap Muhammadiyah dan NU–seperti melakukan intervensi ideologis, menjadi benalu di amal usaha Muhammadiyah, dan mengambil alih masjid dan musala–tapi tidak dianggapnya sebagai masalah atau kesalahan.

Manipulasi pencitraan

Begitulah yang terjadi, rekam jejak PKS itu masih melekat dalam memori publik dan ormas Islam. Kecenderungan melakukan manipulasi demi pencitraan tampaknya menjadi citra tersendiri bagi PKS. Alhasil, keinginan menjadi terbuka juga tidak akan jauh-jauh dari hasratnya memperluas area dukungan dari berbagai golongan dan penganut agama secara manipulatif pula dalam menghadapi Pemilu 2014.

Contoh kasus lain yang masih segar dalam ingatan khalayak, misalnya, ketika tokoh pendiri Muhammadiyah dan NU (KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy`ari) dibajak untuk iklan kampanye PKS (2009). Suatu tindakan yang disayangkan banyak pihak, karena bukan hanya mencerminkan rasa tidak tahu diri PKS, tapi juga memamerkan kebebalan dan politik kacamata kuda. Masih banyak lagi kasus serupa atau mirip trik politik iklan kampanye partai yang menebeng kebesaran tokoh organisasi lain. Demikian pula dengan kemiskinan, korban bencana alam, korban agresi militer, figur pahlawan, dan sebagainya yang sudah menjadi rahasia umum –dijadikan komoditas untuk kampanye dan kepentingan politik PKS.

Perubahan sikap politik PKS sekarang pun tetap saja bermuatan kepentingan politik dengan menggunakan semua segmen publik. Seperti halnya menjelang Pemilu 2009, mereka penuh klaim dan mempertontonkan pragmatisme melalui iklan politiknya untuk membangun citra baru adanya nasab sejarah atau pertalian genetika ideologis dengan tokoh-tokoh besar tersebut. Padahal partai yang suka berslogan ria “jujur, bersih, profesional” ini sejatinya tidak mempunyai hubungan apa pun dengan mereka, termasuk dengan Muhammadiyah atau NU.

Rangkaian kasus tersebut semakin menunjukkan bahwa PKS miskin sejarah, sehingga berniat membuka pintu rumah partainya yang eksklusif itu menjadi terbuka agar bisa menjaring sebanyak mungkin dukungan dan suara serta bisa memperalat sejarah kebesaran orang lain. Karena miskin sejarah dengan tokoh-tokoh besar itulah, PKS tanpa permisi memanfaatkan nama besar beberapa sosok yang melekat dengan ormas Islam atau partai politik tertentu sebagai komoditas politik.

Komunikasi politik mereka bangun dengan iklan politik yang manipulatif itu, dan kian menegaskan PKS sebagai partai yang suka mengabaikan fatsoen politik dan meninggalkan keadaban atau akhlakul karimah dalam berdakwah versi partainya sendiri itu. Padahal kata Mohammad Natsir (1991)–yang juga dijadikan iklan politik PKS–dakwah dan akhlakul karimah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Tampaknya, dari kasus-kasus itu elite, kader, anggota, dan simpatisan PKS khususnya harus bisa mengambil pelajaran moral. Buya Ahmad Syafii Maarif pernah mengingatkan, “Jika ada partai yang juga mengklaim diri sebagai partai dakwah, tapi dipimpin oleh mereka yang belum teruji secara moral dan intelektual, tentu akan sulit diharapkan untuk menempatkan politik sebagai kendaraan dakwah. Pasti yang berlaku sebaliknya: pragmatisme politik kekuasaan akan lebih dominan, sedangkan tujuan dakwah untuk menegakkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran secara berangsur akan dipinggirkan untuk kemudian diabaikan sama sekali. Maka jadilah partai itu tampil dalam kamuflase yang menipu para pemilih.”

Asep Purnama Bahtiar
KEPALA PUSAT STUDI MUHAMMADIYAH DAN PERUBAHAN SOSIAL POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Sumber:
http://korantempo.com/korantempo/koran/2011/04/07/Opini/krn.20110407.232231.id.html

Edisi 07 April 2011

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s